"Petugas saya sudah tiga kali datang ke rumahnya, tetapi tidak pernah bertemu karena kondisi rumah selalu kosong. Untuk petugas yang melakukan pencopotan MCB namanya Pak Bima. Kalau ingin penjelasan lebih lengkap, silakan bertemu dengan atasan saya, Pak Ivan," ujar Rezky.
Sementara itu, Ivan selaku supervisor pelayanan pelanggan PLN wilayah Kalimulya-Sukmajaya, Depok, memberikan klarifikasi bahwa petugas lapangan menjalankan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Menurut Ivan supervisor pelayanan pelanggan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pada Oktober dan November rumah tersebut dalam kondisi kosong dan tagihan listrik belum diselesaikan.
Ia menjelaskan bahwa apabila tagihan belum dibayar selama satu bulan, dilakukan penyegelan, sedangkan apabila tunggakan mencapai dua bulan, dapat dilakukan pencopotan MCB.
Ivan supervisor pelayanan pelanggan juga menyampaikan bahwa apabila pelanggan telah melakukan pembayaran, listrik dapat dipasang kembali pada hari yang sama.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan keluarga pelanggan mengenai kronologi pemberitahuan, bukti kunjungan petugas, dasar pencopotan, serta persoalan pembayaran tagihan yang disebut ditalangi oleh petugas tanpa kesepakatan.
SOROTAN ATURAN DAN HAK KONSUMEN
Dalam persoalan ini, PLN perlu menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan prosedur yang digunakan. Pelaksanaan pelayanan ketenagalistrikan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Khususnya, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen perlu menjadi perhatian.
Apabila terdapat tunggakan, mekanisme penagihan dan pemutusan sementara harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku, perjanjian jual beli tenaga listrik, serta prosedur resmi PLN. Karena itu, bukti pemberitahuan, catatan kunjungan, status tunggakan, dan berita acara tindakan petugas patut diperiksa.
PLN DIMINTA BUKA FAKTA, JANGAN ADA TINDAKAN SEWENANG-WENANG
Atas kejadian tersebut, manajemen PLN Depok diminta melakukan evaluasi dan pemeriksaan internal terhadap tindakan petugas yang bersangkutan.
Sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara transparan antara lain: apakah pemberitahuan resmi telah disampaikan kepada pelanggan, apakah tindakan pencopotan MCB sudah sesuai tahapan prosedur, siapa yang melakukan pembayaran tagihan yang disebut ditalangi, serta bagaimana bukti transaksi dan pencatatannya dalam sistem PLN.
Jika ditemukan pelanggaran SOP atau penyalahgunaan kewenangan, PLN harus mengambil tindakan tegas sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga berhak mengajukan pengaduan melalui kanal resmi PLN dan meminta penjelasan tertulis atas tindakan yang dilakukan terhadap sambungan listrik mereka.
Jangan sampai persoalan tunggakan pelanggan justru menimbulkan persoalan baru akibat prosedur yang tidak transparan. Penegakan aturan harus berjalan, tetapi hak pelanggan dan kewajiban penyedia layanan juga wajib dihormati.
(REDaksi)
