Rajwalitv, net-MELAWI, KALIMANTAN BARAT – Dugaan aksi kekerasan terhadap insan pers kembali mencoreng wajah penegakan hukum. Seorang wartawan bernama Alimin diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di kawasan Logpon Ela, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kamis (19/11/2026) malam sekitar pukul 19.58 WIB. Lebih mengejutkan, anak korban juga disebut ikut menjadi sasaran kekerasan.
Peristiwa ini bukan persoalan sepele. Dugaan pengeroyokan terhadap seorang wartawan, terlebih ketika muncul informasi bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan pemberitaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), harus dibongkar secara serius dan menyeluruh.
Berdasarkan informasi awal dari keluarga, Alimin mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh akibat dugaan pemukulan secara bersama-sama. Rekaman video yang beredar di sejumlah grup WhatsApp turut memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan dan kini menjadi perhatian publik.
Setelah kejadian, korban dilarikan ke Rumah Sakit Ella Hilir untuk mendapatkan perawatan medis. Sejumlah anggota Polsek Ella Hilir dilaporkan berada di lokasi perawatan.
PERSOALAN PETI ATAU UPAYA MEMBUNGKAM WARTAWAN?
Dugaan motif di balik peristiwa ini semakin menjadi sorotan. Sebelum kejadian, Alimin diketahui memberitakan aktivitas PETI di ruas jalan PT SBK Ela.
Apakah dugaan pengeroyokan tersebut berkaitan dengan pemberitaan itu? Siapa pihak yang bertanggung jawab? Apakah ada pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan aktivitas tambang ilegal?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyelidikan yang objektif, bukan spekulasi maupun tuduhan sepihak.
Informasi awal turut menyebut sejumlah orang yang disebut berasal dari Dusun Nuak dan Domet serta nama Kepala Dusun Sungai Nangka. Namun, keterlibatan mereka belum terverifikasi dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
PASAL PIDANA HARUS DIUJI, BUKAN SEKADAR JADI ANCAMAN DI ATAS KERTAS!
Jika dugaan kekerasan terbukti, penyidik perlu mendalami penerapan sejumlah ketentuan hukum:
Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: mengatur kekerasan secara bersama-sama di muka umum.
Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: mengatur tindak pidana penganiayaan.
Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2).
Ancaman dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers mencapai dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta.
Penerapan ketentuan tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya unsur pidana dan hasil pembuktian.
KAPOLRES MELAWI, JANGAN BIARKAN KASUS INI MENGGANTUNG!
Publik menunggu keberanian dan profesionalitas Polres Melawi untuk mengungkap perkara ini sampai terang.
Penyidik harus segera:
Memeriksa korban dan anak korban serta seluruh saksi.
Mengamankan rekaman video dan bukti medis.
Mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga terlibat.
Mengusut kemungkinan motif pembalasan akibat pemberitaan PETI.
Menjamin keselamatan korban dan keluarganya.
Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan.
Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena kasus dugaan kekerasan terhadap wartawan tidak memperoleh penanganan yang jelas.
WARTAWAN BUKAN MUSUH, PEMBERITAAN BUKAN ALASAN UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN!
Kemerdekaan pers dilindungi undang-undang. Pihak yang keberatan terhadap pemberitaan dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau mengadukan persoalan kepada Dewan Pers. Bukan dengan ancaman, intimidasi, apalagi kekerasan terhadap wartawan dan keluarganya.
Kini pertanyaannya sederhana: mampukah aparat mengungkap seluruh fakta dan membawa siapa pun yang terbukti bersalah ke hadapan hukum?
Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Jangan biarkan kekerasan menjadi alat untuk membungkam suara pers dan menutup informasi yang menjadi hak masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, kronologi lengkap, motif, dan identitas seluruh pihak yang diduga terlibat masih menunggu pendalaman penyidik. Konfirmasi resmi Polres Melawi masih diperlukan.
Seluruh pihak tetap harus dihormati haknya berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum.
(Lina Satriana, s, pd.)