Rajawalitv, net-OKU TIMUR, SUMSEL — Polemik bantuan beras di Desa Way Halom, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, kini tidak lagi sekadar menyangkut persoalan jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Kasus tersebut berkembang menjadi persoalan serius mengenai dugaan tekanan terhadap wartawan FR, uang Rp10 juta yang disebut berada di rumahnya, hingga proses hukum yang akhirnya menjerat dirinya.
Persoalan bermula dari pemberitaan mengenai keluhan warga penerima bantuan beras. Berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga FR, masyarakat disebut menerima sekitar 20 kilogram, sementara bantuan yang dipersoalkan disebut seharusnya mencapai 30 kilogram.
Pertanyaan publik kemudian sederhana: ke mana 10 kilogram yang dipersoalkan tersebut?
Di tengah pemberitaan itu, menurut keterangan FR dan keluarganya, muncul dugaan adanya upaya agar pemberitaan dihentikan dan dihapus. FR disebut ditawari uang Rp10 juta agar tidak lagi memberitakan persoalan bantuan beras tersebut.
FR, menurut keterangannya, menolak tawaran tersebut.
Namun persoalan justru semakin serius. Keluarga FR menyebut uang Rp10 juta kemudian dibawa ke rumah FR dan diletakkan di atas meja. Bahkan, menurut keterangan keluarga, terdapat upaya agar uang tersebut dihitung oleh istri FR.
Keterangan tersebut tentu membutuhkan pembuktian melalui saksi, rekaman, komunikasi, maupun bukti lain yang dapat diuji secara hukum.
Tidak berhenti di situ. Keluarga FR juga menyampaikan adanya dugaan tindakan kekerasan terhadap FR oleh suami kepala desa. Dugaan tersebut harus segera diperiksa secara objektif karena menyangkut keselamatan seorang warga sekaligus pekerja pers.
PERTANYAAN BESAR: SIAPA PELAPOR FR?
Yang menjadi sorotan berikutnya adalah proses hukum terhadap FR.
Keluarga dan pihak yang mendukung FR mempertanyakan mengapa seorang anggota/kanit kepolisian disebut menjadi pihak pelapor dalam perkara tersebut, bukan pihak-pihak yang sebelumnya disebut terlibat langsung dalam polemik pemberitaan.
Pertanyaan ini bukan untuk menyimpulkan adanya kesalahan aparat, melainkan meminta transparansi proses hukum.
Siapa yang pertama kali membuat laporan?
Apa dasar laporan tersebut?
Peristiwa pidana apa yang sebenarnya dituduhkan kepada FR?
Siapa saja saksi yang diperiksa?
Bagaimana status hukum FR secara resmi?
Dan apakah perkara tersebut berkaitan dengan karya jurnalistik FR mengenai bantuan beras Way Halom atau merupakan perkara pidana lain?
Seluruh pertanyaan tersebut penting dijelaskan agar tidak muncul persepsi bahwa proses hukum terhadap FR berkaitan dengan pemberitaan yang dibuatnya.
JANGAN BIARKAN POLEMIK BERHENTI PADA WARTAWAN
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. UU Pers juga menempatkan pers sebagai sarana memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Bahkan pada Februari 2026, Dewan Pers menyampaikan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 8 UU Pers, mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa pers sebelum penggunaan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah.
Karena itu, apabila perkara FR memang berkaitan dengan pemberitaan jurnalistik, publik berhak mengetahui apakah mekanisme pers telah ditempuh dan bagaimana posisi Dewan Pers dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, apabila aparat penegak hukum menemukan dugaan tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan karya jurnalistik, hal tersebut juga harus dijelaskan secara terbuka berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah.
MABES POLRI DAN PROPAM DIMINTA BUKA TERANG
Sejumlah pihak meminta Mabes Polri, khususnya fungsi pengawasan internal/Propam, memberikan perhatian terhadap proses hukum yang dialami FR.
Yang diminta bukan penghentian perkara secara sepihak, melainkan pemeriksaan yang transparan.
Mulai dari asal-usul laporan, identitas pelapor, kronologi penanganan, dasar penangkapan atau tindakan hukum terhadap FR, pemeriksaan saksi, hingga bukti-bukti yang digunakan harus dapat diuji sesuai hukum.
Jika benar terdapat tekanan agar pemberitaan dihapus, dugaan pemberian uang Rp10 juta, maupun dugaan kekerasan terhadap FR, seluruhnya juga harus diperiksa secara terpisah dan profesional.
Sebaliknya, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan FR, proses tersebut harus tetap berjalan berdasarkan bukti dan asas praduga tak bersalah.
Dewan Pers sendiri menyatakan bahwa pengaduan mengenai karya jurnalistik, kegiatan jurnalistik, maupun kekerasan terhadap wartawan dapat menjadi bagian dari mekanisme pengaduan pers sesuai ketentuan yang berlaku.
KADES WAY HALOM DIMINTA JELASKAN POLEMIK
Awak media Buserkriminalitas.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Way Halom terkait polemik tersebut. Namun, berdasarkan keterangan redaksi, upaya komunikasi melalui telepon sebanyak dua kali belum mendapatkan jawaban.
Konfirmasi tetap dibuka seluas-luasnya kepada Kepala Desa Way Halom, perangkat desa, pihak keluarga maupun pihak lain yang disebut dalam perkara ini.
Sebab persoalan utamanya bukan sekadar Rp10 juta.
Ada pertanyaan mengenai bantuan beras masyarakat, ada dugaan tekanan terhadap wartawan, ada dugaan kekerasan, dan ada pertanyaan mengenai proses hukum terhadap FR.
Semua harus diuji.
Jika bantuan masyarakat memang 30 kilogram, publik berhak mengetahui penyalurannya. Jika benar hanya 20 kilogram yang diterima, ke mana selisihnya? Jika benar ada uang Rp10 juta, dari siapa dan untuk kepentingan apa? Dan jika FR diproses secara hukum, siapa pelapor sebenarnya serta apa dasar perkara tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui bukti, pemeriksaan dan proses hukum yang transparan, bukan dengan tekanan ataupun saling tuding.
(Uchay)