Dalam laporan tim investigasi, sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi B 5313 FRN diduga berulang kali mengisi Pertalite di SPBU tersebut. BBM yang diperoleh kemudian diduga dibawa ke kawasan Jalan Abdul Gani II, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, untuk dipindahkan ke sejumlah jeriken dan botol galon.
Jika rangkaian aktivitas tersebut terbukti berkaitan dengan pengumpulan dan penjualan kembali BBM bersubsidi tanpa memenuhi ketentuan, persoalannya bukan lagi sekadar pengisian bahan bakar biasa. Aparat perlu mengusut bagaimana BBM diperoleh, siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut, serta ke mana distribusinya berakhir.
DUGAAN PELANGSIRAN BERULANG, PENGAWASAN SPBU DIPERTANYAKAN
Pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama, jika terkonfirmasi melalui rekaman dan catatan transaksi, patut menjadi pintu masuk pemeriksaan menyeluruh.
Pertanyaan mendasarnya jelas: apakah transaksi tersebut berlangsung sesuai prosedur? Apakah terdapat pola pengisian yang tidak wajar? Dan apakah BBM yang dibeli benar-benar digunakan sebagaimana mestinya?
Polres Metro Depok, Polda Metro Jaya, BPH Migas, serta Pertamina Patra Niaga perlu menelusuri fakta di lapangan. Pemeriksaan jangan berhenti pada kendaraan yang diduga melakukan pengisian, tetapi juga harus menyentuh kemungkinan adanya pihak yang mengatur pengumpulan, pemindahan, dan penyaluran BBM.
PRIA BERNAMA TRI MENGAKU BARU DUA BULAN, SOSOK “BOS” PERLU DIKLARIFIKASI
Dalam keterangan yang disampaikan tim investigasi, seorang pria yang disebut bernama Tri mengaku baru sekitar dua bulan menjalankan aktivitas tersebut. Ia juga menyatakan tidak mengetahui bahwa kegiatan itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Saya baru dua bulan dan saya enggak tahu kalau ini bermasalah, Pak. Kalau bos di rumah, tapi saya hubungi enggak diangkat,” demikian keterangan Tri sebagaimana disampaikan tim investigasi.
Pernyataan itu perlu diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Siapa yang dimaksud dengan “bos”? Apa peran orang tersebut? Siapa yang menyediakan modal, mengatur pengisian, menampung BBM, dan menentukan tujuan distribusinya?
Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan bukti, bukan asumsi. Identitas maupun keterlibatan pihak yang disebut sebagai bos belum dapat dipastikan dan tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum diverifikasi.
DUGAAN UANG Rp5.000 PER PENGISIAN: ADA APA DI BALIK TRANSAKSI INI?
Tim investigasi juga melaporkan dugaan pemberian uang sebesar Rp5.000 setiap kali pengisian kepada operator SPBU.
Informasi ini perlu menjadi salah satu fokus pemeriksaan. Jika benar terdapat pembayaran yang dimaksudkan untuk mempermudah pengisian berulang di luar ketentuan, aparat harus mengungkap tujuan pembayaran, pihak penerima, frekuensi transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Namun, dugaan tersebut belum merupakan fakta hukum. Identitas penerima dan kebenaran adanya pembayaran harus dikonfirmasi melalui keterangan saksi, bukti transaksi, rekaman, atau alat bukti lain yang sah.
CCTV, DATA TRANSAKSI, DAN JEJAK DISTRIBUSI HARUS DITELUSURI
Untuk mencegah persoalan ini berhenti sebagai polemik, pemeriksaan perlu dilakukan secara terukur dan transparan, meliputi:
Rekaman CCTV SPBU 34.164.14 pada waktu pengisian yang dilaporkan.
Catatan transaksi dan pola pengisian kendaraan Yamaha Vixion B 5313 FRN.
Keterangan operator, pengawas, serta pihak pengelola SPBU.
Klarifikasi mengenai lokasi pemindahan BBM di Jalan Abdul Gani II.
Penelusuran asal, jumlah, tujuan, dan kemungkinan penjualan kembali BBM.
Pemeriksaan dugaan pembayaran Rp5.000 per pengisian serta pihak-pihak yang diduga terkait.
Langkah tersebut penting untuk membedakan dugaan berdasarkan laporan lapangan dari fakta yang dapat dibuktikan secara hukum.
POLRES METRO DEPOK, BPH MIGAS, DAN PERTAMINA DIMINTA BERTINDAK
Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas diminta tidak mengabaikan laporan ini. Polsek setempat, Polres Metro Depok, Polda Metro Jaya, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila ditemukan pelanggaran prosedur distribusi atau bukti tindak pidana, penanganan harus dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi.
BBM bersubsidi menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengawasan yang lemah berisiko membuka celah penyimpangan, sedangkan penindakan yang berbasis bukti dapat membantu memastikan distribusi berjalan sesuai peruntukannya.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar respons normatif, melainkan pemeriksaan nyata. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Hingga berita ini disusun, dugaan pelangsiran, pembayaran kepada operator, dan keterlibatan pihak lain masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pengelola SPBU, operator, pihak yang disebut dalam laporan, serta instansi terkait sesuai ketentuan pers yang berlaku.
(REDAKSI)
