Keluarga mengaku tidak mampu membayar biaya tersebut. Bahkan, ibu Darly telah mengurus SKTM untuk meminta keringanan biaya rehabilitasi.
Persoalan ini dinilai tidak boleh berhenti pada pengakuan keluarga. Instansi berwenang diminta turun tangan melakukan pemeriksaan guna memastikan dasar penetapan biaya, rincian pembayaran, status kelembagaan fasilitas, serta mekanisme pelayanan terhadap keluarga tidak mampu.
Sorotan semakin kuat setelah keluarga mengaku mendapat informasi mengenai kemungkinan Darly dipindahkan ke Bandung apabila persoalan tidak terselesaikan. Informasi tersebut hingga kini masih membutuhkan klarifikasi resmi.
Aparat dan instansi terkait diminta tidak tutup mata. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan, transparan, profesional, serta tidak membebani keluarga yang secara ekonomi menyatakan tidak mampu.
Redaksi Kupas Merdeka telah meminta klarifikasi kepada pihak terkait mengenai Rp5 juta, dasar pembiayaan, tindak lanjut SKTM, dan informasi pemindahan Darly ke Bandung.
Jika memang seluruh biaya memiliki dasar dan prosedur yang sah, pihak pengelola tentu memiliki ruang untuk menjelaskannya secara terbuka.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, instansi berwenang diminta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
(Redaksi) u
