CIC berharap kepada Kemenimipas untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efektivitas pembinaan warga binaan.
Dari hasil investigasi yang dilakukan CIC, masih banyak praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli fasilitas seperti sewa kamar di lembaga pemasyarakatan (lapas) serta rumah tahanan (rutan) di berbagai daerah masih menjadi masalah serius yang terus disoroti oleh publik dan lembaga CIC dalam bentuk pengawasan.
Faktor Penyebab Pungli di Lapas dan Rutan?
Warga binaan berada di bawah kendali penuh petugas dalam waktu lama, sehingga rentan disalahgunakan.
Kondisi lapas atau rutan yang sering melebihi kapasitas (overcrowding) memicu praktik diskriminatif bagi yang mampu membayar.
Chairman CIC R.Bambang.SS menegaskan,"Lemahnya pengawasan, sehingga celah pengawasan internal memberi ruang bagi oknum petugas maupun pihak luar untuk mencari keuntungan pribadi maupun keuntungan bagi atasan yang mendapat "Jatah" praktik pungli yang dilakukan oknum petugas lapas maupun rutan," tegas R.Bambang.SS kepada wartawan Kamis (10/9) di Jakarta.
CIC mendesak Menteri Imipas Komjen.Pol.(Purn) Drs.Agus Adrianto.S.H.M.H segera melakukan langkah penanganan dan evaluasi terhadap Lapas dan Rutan.
Menurut R.Bambang.SS,Menteri Imipas segera melakukan pembentukan tim Khusus di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan instansi terkait kerap menurunkan tim investigasi saat kasus penyimpangan atau pesta ilegal viral di daerah.
mendesak kementerian terkait agar melakukan pembenahan sistem pencegahan, bukan sekadar bertindak reaktif setelah kejadian mencuat.
R.Bambang.SS mengungkapkan," Menteri Impas Agus Adrianto segera melakukan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti menerima imbalan ilegal atau terlibat fasilitas terlarang terancam hukuman disiplin berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat," pungkas Ketua Umum CIC.
(Ucay)
