“KPK, Kejagung, dan Kapolri harus turun tangan. Periksa, audit, dan bongkar siapa yang bertanggung jawab jika dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut benar terjadi. Jangan biarkan dugaan penyimpangan miliaran rupiah menguap tanpa penjelasan hukum,” tegas Jupiter di Jakarta, Senin (14/9/2026).
CIC meminta aparat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perjalanan dinas, mulai dari surat tugas, tiket, boarding pass, bukti hotel, invoice travel agent, laporan kegiatan hingga aliran pembayaran.
Menurut CIC, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan patut dimintai keterangan untuk menjelaskan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas tersebut.
“Ini momentum bagi KPK, Kejagung, dan Polri menunjukkan bahwa penegakan hukum berlaku sama. Kalau ditemukan unsur pidana atau kerugian negara, jangan berhenti pada pemeriksaan administratif—usut sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab,” pungkas Jupiter.
(Yudi)
