
Terkesan menghadirkan pelayanan publik yang optimal, khususnya dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, namun diduga sarat pungli didalamnya.
Terlihat tampilan gedung yang tertata rapi, bersih, dan representatif, sehingga memberikan kesan nyaman bagi masyarakat yang datang.
Berbagai fasilitas pendukung pun disediakan secara lengkap, mulai dari loket pendaftaran dan pembayaran, meja informasi, hingga petunjuk alur pelayanan yang jelas.
Namun untuk mempercepat proses administrasi, diduga harus memberikan uang “pelicin” dalam setiap dokumen.
Dari hasil investigasi pada Selasa (7/7) di kantor Samsat Jakarta Selatan ditemukan modus praktek pungli yang terjadi, mulai dari loket cek fisik, loket pengesahan serta di loket pelayanan mutasi. Hal ini dilakukan oleh oknum berseragam, maupun orang-orang yang berpakaian bebas.
Untuk cek fisik, warga diharuskan untuk membeli kertas gesek senilai Rp10 ribu. Padahal, kertas gesek tersebut tidak berbayar alias gratis. Pun demikian dengan pengesahannya, warga lagi-lagi dikenakan pungli sebesar Rp30 ribu.
Pelayanan cek fisik ini sendiri berada persis di belakang gedung utama pelayanan satu atap Polda Metro Jaya.
Tidak sampai situ saja, pungli juga ketika mengurus mutasi kendaraan ke luar daerah, warga dipungut biaya uang pendaftaran kisaran Rp800 ribu untuk kendaraan roda empat. Sementara untuk biaya pendaftaran kendaraan roda dua sebesar Rp 500 ribu.
Hal lainnya, di tempat ini masih saja diminta KTP pemilik dalam mengurus perpanjangan Pajak kendaraan. Padahal, seperti diketahui, sekarang ada kebijakan dalam memperpanjang pajak kendaraan bisa tanpa menyertakan KTP.
Bagi pemilik kendaraan yang masih status kredit, di Samsat Jakarta Selatan bisa melakukan perpanjangan pajak tanpa menyertakan BPKB. Hal ini tentukan bisa dilaksanakan dengan uang pelicin.
Salah seorang biro jasa berinisial S yang saban hari mengurus puluhan pajak kendaraan orang lain menceritakan pungli yang terjadi di Samsat Jakarta Selatan sudah terlalu kronis.
S yang beraksen salah satu suku di Sumatera Utara ini menyebutkan untuk urusan kertas gesek aja di Samsat Jakarta Selatan diperjualbelikan. Padahal pada Samsat lain yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kertas gesek itu diberi cuma-cuma.
"Di Samsat ini semua urusan harus ada pelicinnya," ucapnya.
Ketika ditanyakan pungli terbesar di Samsat Jakarta Selatan, S menyampaikan dalam pengurusan merubah plat nomor dari ganjil ke genap atau sebaliknya yang banyak terjadi. Urusan ini dibandrol hingga Rp2 juta.
Dengan kenyataan ini dan bila terjadi setiap hari maka pungli yang terjadi di Samsat Jakarta Selatan potensi uang haram yang dihasilkan bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Tentu, hal ini sudah seharusnya mendapat perhatian dari pimpinan Polri. Jangan sampai ulah para oknum tersebut memperparah citra Kepolisan di tengah masyarakat.
Ketika praktek percaloan dan pungli yang terjadi di Samsat Jakarta Selatan ini dikonfirmasi ke Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komaruddin, yang saat ini juga menjabat Dirregident Korlantas Polri, tidak ada respon yang diberikan.
Pesan WhatsApp yang disampaikan, hingga tulisan ini ditayangkan, tidak ada jawaban yang diberikan.
(Redaksi)
