“Kondisi ayah kami semakin memburuk, napas tersengal-sengal, tetapi kami merasa respons yang diberikan sangat lambat,” ujar salah satu anggota keluarga.
Situasi tersebut disebut sempat memicu ketegangan antara keluarga pasien dan petugas rumah sakit. Bahkan keluarga mengaku melakukan protes keras melalui sambungan video call karena menilai pasien belum mendapat penanganan sesuai kondisi kegawatannya.
Sekitar pukul 20.30 WIB, pasien akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Kuasa hukum keluarga, Taufik Hidayat Nasution, meminta dilakukan audit medis independen terhadap seluruh prosedur pelayanan sejak pasien pertama kali masuk IGD.
“Perlu ditelusuri apakah proses triase berjalan sesuai standar, apakah ada dokter jaga yang melakukan observasi cepat, dan apakah tindakan penyelamatan awal telah dilakukan secara profesional,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh rekam medis, CCTV, jadwal dokter, hingga SOP pelayanan IGD perlu diperiksa secara objektif guna memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian medis.
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan terhadap pasien gawat darurat tanpa penundaan.
Selain itu, ketentuan pidana dalam KUHP Nasional juga membuka ruang pemeriksaan apabila ditemukan dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Namun seluruh penilaian hukum harus melalui penyelidikan, audit medis, serta pembuktian ilmiah yang objektif.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RS Sari Asih Bintaro belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan pihak keluarga.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Redaksi)
