Berbeda dengan keterangan resmi yang disampaikan petugas, praktik di lapangan justru menunjukkan adanya celah pengawasan. Beberapa petugas SPBU mengakui adanya pembatasan nominal pengisian, namun tidak mampu menjelaskan mengapa kendaraan yang sama masih dapat melakukan pengisian berulang.
Fasilitas Umum Ikut Dipertanyakan
Selain dugaan penyimpangan BBM, fasilitas umum berupa toilet di SPBU tersebut juga menjadi perhatian. Pengunjung mendapati adanya kotak pungutan di depan pintu toilet, yang memunculkan pertanyaan terkait legalitas pungutan di fasilitas umum SPBU yang seharusnya bersifat pelayanan.
Pengawas Diminta Bertindak
Situasi ini mendorong perlunya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait, termasuk BPH Migas sebagai regulator distribusi BBM di Indonesia.
Pengawasan yang lemah dikhawatirkan membuka peluang praktik penimbunan hingga penyaluran tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Mengacu Pada Regulasi
Mengacu pada ketentuan dalam:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius.
Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Distribusi BBM bersubsidi juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa penyaluran harus tepat sasaran dan diawasi secara ketat.
Perlu Penindakan dan Transparansi
Temuan ini menjadi alarm bagi aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan. Transparansi dan ketegasan dalam pengawasan sangat diperlukan guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
(Redaksi)
