"Diduga Kuat SPBU 341,6917 DiJalan Raya Pekapuran Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat Menjadi Tempat Pengecoran Para Mafia Penimbun Pertalite Bagi Pelaku Usaha Kecil Menggunakan Motor Thunder Dan Mobil Zebra Espase Secara Bulak Balik Dan Melanggar Fasilitas Umum ( Toilet )"Mohon Untuk BPH Migas untuk Ditindak"

Rajawalitv,net.Kota Depok,Jawa Barat SPBU  341,6917.DiJalan Raya Pekapuran Tapos Kota Depok 03/12/2025– Sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Subsidi (SPBU) Dengan Nomor 341,6917. Yang Berlokasi Dijalan Raya Pekapuran Tapos Kota Depok Jawa Barat, Dijadikan Ajang Bisnis Para Mafia Penimbun Bbm Bersubsidi Pertalite,

SPBU 341,6917 Jalan Raya Pekapuran Tapos Kota depok,Jawa Barat, telah melakukan pelanggaran dengan melayani pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Pertalite menggunakan motor thunder Dan Mobil Daihatsu Zebra Nopol 1426 EVN dengan modus bolak balik Untuk Para Mafia Bbm Beesubsidi Di Tuang Ke Zerigen,

Praktik ini jelas bertentangan dengan regulasi yang berlaku, dimana pembelian BBM subsidi menggunakan motor thunder Dan Mobil Daihatsu Zebra  dengan modus bolak balik ganti orang dengan unit Yang sama. secara tegas dilarang.

aktivitas ilegal seperti ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi aturan yang berlaku.

Pada Saat Dikonfirmasi Awak Media,Pengawas SPBU 341,6917, Dijalan Raya Pekapuran Tapos Kota Depok, Pak Kiswanto Pengawas SPBU Yang Disebut Pak Kiswanto Mengutarakan,Tidak Apa Apa kalau Motor Tangkinya Tidak Di Modifikasi Pak Dan Pertamina Pusat Belum Ada Surat Di Larangnya Pengisian Motor Secara Bolak Balik Pak,kalau Memang Prrtamina Sudah Menutunkan Surat Saya Bisa Larang,Ucap Pak Kuswanto Pengawas SPBU 34Q 6917 Dijalan Pekapuran Tapos kota Depok,
mengingat tindakan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi bukanlah pelanggaran ringan.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal sebesar Rp 60 miliar.

Dengan munculnya dugaan pelanggaran dan keterlibatan aparat, publik mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, objektif, dan transparan.

Jika terbukti terjadi pelanggaran hukum, maka seluruh pihak yang terlibat termasuk oknum aparat harus diberikan sanksi tegas dan tidak pandang bulu.

Penegakan hukum secara adil sangat penting untuk memastikan bahwa program subsidi BBM tepat sasaran, dan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengawasan distribusi BBM subsidi serta mempertegas integritas aparat di lapangan. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum, terlebih jika hal tersebut merugikan negara dan masyarakat Kota Depok Jawa Barat .










Reporter : ( Tim )